Raja Ampat, 6 Juni 2025 – Rencana eksplorasi nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, memunculkan penolakan dari berbagai pihak. Masyarakat adat dan organisasi lingkungan menilai bahwa aktivitas tambang nikel di Raja Ampat berisiko tinggi terhadap ekosistem dan kehidupan sosial.
yang telah berjalan harmonis selama puluhan tahun.
🌿 Lokasi Tambang Menyentuh Kawasan Bernilai Konservasi
Beberapa wilayah yang masuk dalam izin pertambangan berada di sekitar hutan hujan, sungai, dan kawasan adat. Lokasi tersebut menjadi tempat tinggal berbagai spesies langka. Selain itu, area tersebut juga menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat lokal.
Para ahli lingkungan menyebutkan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh tambang sulit untuk dipulihkan. Mereka mengingatkan bahwa tanah Raja Ampat sangat rentan terhadap kerusakan akibat pembukaan lahan skala besar.
🗣️ Masyarakat Adat Sampaikan Penolakan Terbuka
Sejumlah tokoh adat menolak rencana tambang secara langsung dalam pertemuan publik di Waisai. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada konsultasi terbuka sebelum izin tambang diterbitkan.
“Hutan ini bagian dari kehidupan kami. Jika rusak, maka kehidupan kami ikut hilang,” ungkap salah satu perwakilan komunitas adat.
📑 Organisasi Sipil Desak Tinjauan Ulang Izin
Beberapa organisasi masyarakat sipil dan jaringan lingkungan nasional telah mengajukan permohonan evaluasi terhadap IUP yang berlaku di Raja Ampat. Mereka mendesak pemerintah untuk meninjau kembali setiap izin yang berada di wilayah bernilai konservasi tinggi.
Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan sektor ekonomi berkelanjutan seperti ekowisata dan perikanan tradisional, yang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan warga tanpa merusak lingkungan.
🏛️ Pemerintah Kabupaten Tanggapi dengan Hati-hati
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyatakan sedang melakukan kajian internal terhadap semua kegiatan pertambangan yang berada di wilayah administratifnya. Bupati menyampaikan bahwa semua keputusan akan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi harus dengan pendekatan yang mempertimbangkan keberlanjutan. Raja Ampat bukan hanya milik hari ini, tetapi warisan untuk masa depan,” ujar Bupati melalui siaran resmi
🔍 Kesimpulan
Rencana tambang nikel di Raja Ampat menimbulkan perdebatan yang mencerminkan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha perlu duduk bersama untuk merumuskan arah kebijakan yang tidak mengorbankan nilai ekologis dan sosial yang telah terjaga selama ini.
Menjaga Raja Ampat bukan hanya tanggung jawab lokal, melainkan juga komitmen nasional terhadap pelestarian alam dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.